Siapa yang berwenang membuat undang-undang di Indonesia? Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pembuatan undang-undang merupakan kewenangan yang diberikan kepada lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Melalui proses legislasi yang melibatkan kegiatan pembahasan, pengujian, dan pengesahan, undang-undang bisa dicetuskan untuk mengatur kehidupan masyarakat.
Penjelasan dan Jawaban
Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berwenang membuat undang-undang di Indonesia adalah lembaga penyelenggara negara yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. DPR adalah lembaga perwakilan rakyat yang beranggotakan wakil-wakil rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum. Sementara itu, Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih dalam pemilihan umum secara langsung.
DPR merupakan lembaga legislatif di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Kewenangan ini dijalankan oleh DPR bersama-sama dengan pemerintah. Terdapat tiga jenis undang-undang yang dapat dibuat oleh DPR, yaitu undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
Kesimpulan
Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, lembaga yang berwenang membuat undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat memiliki peran penting dalam menyusun undang-undang sebagai keputusan rakyat. Sedangkan Presiden sebagai kepala negara memiliki peran dalam mengesahkan undang-undang yang telah disetujui oleh DPR. Kerjasama antara DPR dan Presiden sangat diperlukan dalam proses pembuatan undang-undang guna mencapai kepentingan rakyat dan keberlanjutan negara.