MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi utama sebagai lembaga legislatif tertinggi di Indonesia. MPR memiliki wewenang penting dalam menetapkan dan mengubah UUD, menetapkan presiden dan wakil presiden, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.
Penjelasan dan Jawaban
MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) memiliki fungsi utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Fungsi utama MPR adalah sebagai lembaga tertinggi negara yang memiliki wewenang dalam pembentukkan, penetapan, dan perubahan UUD (Undang-Undang Dasar) Republik Indonesia. MPR berperan sebagai lembaga konstitusi yang memegang peran yuridis dalam menjaga kestabilan dan keseimbangan kekuasaan dalam negara.
Sebagai lembaga tertinggi negara, MPR memiliki beberapa fungsi lainnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, antara lain:
- Mengawasi jalannya pemerintahan dan menjaga kestabilan politik negara.
- Membahas dan menetapkan GBHN (Garis-Garis Besar Haluan Negara) yang menjadi acuan pemerintahan dalam pembangunan nasional.
- Menetapkan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan oleh rakyat.
- Mendengarkan, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat terkait kepentingan nasional.
- Melakukan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah).
Kesimpulan
Secara keseluruhan, MPR memiliki peran yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai lembaga tertinggi negara, MPR bertanggung jawab dalam pembentukan, penetapan, dan perubahan UUD RI serta menjaga kestabilan politik negara. Selain itu, MPR juga memiliki fungsi dalam menetapkan GBHN, memilih presiden dan wakil presiden, serta mendengarkan aspirasi rakyat.
Dengan adanya MPR, diharapkan tercipta tatanan politik yang demokratis, keadilan, dan stabilitas dalam negara Indonesia.