Dalam sistem pemerintahan, ada dua sistem yang sering digunakan, yaitu parlementer dan presidensial. Perbedaannya terletak pada struktur kekuasaan, pembentukan pemerintahan, serta pengambilan keputusan yang dilakukan oleh eksekutif dan legislatif.
Penjelasan dan Jawaban
Dalam sistem pemerintahan, terdapat dua sistem yang umum diterapkan, yaitu sistem parlementer dan sistem presidensial. Berikut adalah perbedaan antara kedua sistem tersebut:
Sistem Parlementer
1. Kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah. Kepala negara biasanya merupakan seorang raja atau ratu, sementara kepala pemerintahan adalah perdana menteri yang dipilih oleh parlemen.
2. Parlemen memiliki peran utama dalam pembuatan keputusan politik dan pengawasan pemerintah.
3. Perdana menteri dan kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat digulingkan jika kehilangan dukungan mayoritas dalam parlemen.
4. Parlemen memiliki kekuasaan untuk mengubah dan mengesahkan undang-undang.
Sistem Presidensial
1. Kepala negara dan kepala pemerintahan adalah satu orang yang sama, yaitu presiden.
2. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat dan bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan.
3. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak dapat digulingkan oleh parlemen selama masa jabatannya kecuali melalui proses pemakzulan.
4. Legislatif memiliki peran dalam pembuatan undang-undang, namun tidak memiliki kendali langsung terhadap tindakan eksekutif presiden.
Kesimpulan
Secara ringkas, perbedaan antara sistem parlementer dan presidensial dalam sistem pemerintahan terletak pada struktur kepemimpinan, kekuasaan eksekutif, dan hubungan antara cabang pemerintahan. Dalam sistem parlementer, kepala negara dan kepala pemerintahan terpisah, parlemen memiliki peran penting, dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sementara dalam sistem presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan adalah satu orang yang sama, presiden memiliki kekuasaan eksekutif yang kuat, dan legislatif memiliki peran dalam pembuatan undang-undang, namun tidak memiliki kendali langsung terhadap presiden.