Di Indonesia, konstitusi merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi ini menjadi landasan hukum tertinggi yang mengatur sistem tata negara, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta pembagian kekuasaan di Indonesia. Konstitusi juga mengatur dasar-dasar negara, sistem pemerintahan, dan hak asasi manusia di Indonesia.
Penjelasan dan Jawaban
Konstitusi di Indonesia merujuk pada UUD 1945, yang merupakan hukum dasar tertulis yang mengatur tata pemerintahan, sistem politik, dan hak-hak serta kewajiban warga negara di Indonesia. UUD 1945 menjadi landasan bagi pembangunan negara dan regulasi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
UUD 1945 mencakup prinsip penyelenggaraan negara, pembentukan lembaga negara seperti presiden, DPR, DPD, MA, dan MK, serta prinsip-prinsip yang melindungi hak-hak dasar warga negara. Konstitusi juga mencakup asas-asas negara, seperti Pancasila sebagai dasar negara, negara hukum, kedaulatan rakyat, dan persatuan Indonesia.
Kesimpulan
Secara singkat, konstitusi di Indonesia merujuk pada UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis yang mengatur tata pemerintahan, sistem politik, dan hak-hak serta kewajiban warga negara. UUD 1945 menjadi landasan bagi pembangunan negara dan regulasi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Konstitusi ini mencakup prinsip-prinsip penyelenggaraan negara, pembentukan lembaga negara, serta prinsip-prinsip yang melindungi hak-hak dasar warga negara.